Nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945

Jakartat (SSM) - Nilai memiliki makna sesuatu yang berharga, bermutu, berkualitas, dan berguna bagi manusia. Jika sesuatu itu bernilai, berarti sesuatu itu berharga atau berguna bagi kehidupan manusia. Hal ini terdapat dalam Perumusan Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945.

I. Pancasila

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

Makna sila ini adalah:

Percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama, dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Hormat dan menghormati, serta bekerjasama antara pemeluk agama, dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup.

Saling menghormati kebebasan, menjalankan ibadah sesuai dengan agama, dan kepercayaan masing-masing.

Tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaannya kepada orang lain.

2. Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab

Makna sila ini adalah: Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia.

Saling mencintai sesama manusia.

Mengembangkan sikap tenggang rasa.

Tidak semena-mena terhadap orang lain.

Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.

Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.

Berani membela kebenaran dan keadilan.

Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari masyarakat Dunia Internasional, dan dengan itu harus mengembangkan sikap saling hormat-menghormati, dan bekerjasama dengan bangsa lain.

3. Persatuan Indonesia

Makna sila ini adalah:

Menjaga Persatuan dan Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Rela berkorban demi bangsa dan negara.

Cinta akan Tanah Air.

Bangga sebagai bagian dari Indonesia.

Memajukan pergaulan demi persatuan, dan kesatuan bangsa yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.

4. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Makna sila ini adalah:

Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat.

Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.

Mengutamakan budaya rembug atau musyawarah dalam mengambil keputusan bersama.

Berrembug atau bermusyawarah sampai mencapai konsensus atau kata mufakat diliputi dengan semangat kekeluargaan.

5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Makna sila ini adalah:

Bersikap adil terhadap sesama.

Menghormati hak-hak orang lain.

Menolong sesama.

Menghargai orang lain.

Melakukan pekerjaan yang berguna bagi kepentingan umum dan bersama.

Lambang Garuda Pancasila

II. Makna Lambang Garuda Pancasila

Perisai di tengah melambangkan pertahanan bangsa Indonesia

Simbol-simbol di dalam perisai masing-masing melambangkan sila-sila dalam Pancasila, yaitu:

Bintang melambangkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Rantai melambangkan sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab

Pohon beringin melambangkan sila Persatuan Indonesia

Kepala banteng melambangkan sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Padi dan Kapas melambangkan sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Warna merah-putih melambangkan warna bendera nasional Indonesia. Merah berarti berani dan putih berarti suci

Garis hitam tebal yang melintang di dalam perisai melambangkan wilayah Indonesia yang dilintasi Garis Khatulistiwa

Jumlah bulu melambangkan hari proklamasi kemerdekaan Indonesia (17 Agustus 1945), antara lain:

Jumlah bulu pada masing-masing sayap berjumlah 17

Jumlah bulu pada ekor berjumlah 8

Jumlah bulu di bawah perisai/pangkal ekor berjumlah 19

Jumlah bulu di leher berjumlah 45

Pita yg dicengkeram oleh burung garuda bertuliskan semboyan negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang berarti “berbeda beda, tetapi tetap satu jua”.

III. Naskah Undang-Undang Dasar 1945

Sebelum dilakukan Perubahan, UUD 1945 terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh (16 bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 pasal Aturan Peralihan, dan 2 ayat Aturan Tambahan), serta Penjelasan.

Setelah dilakukan 4 kali perubahan, UUD 1945 memiliki 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal Aturan Peralihan, dan 2 pasal Aturan

Tambahan.

Dalam Risalah Sidang Tahunan MPR Tahun 2002, diterbitkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah, Sebagai Naskah Perbantuan dan Kompilasi Tanpa Ada Opini.

IV. Sejarah

Sejarah Awal

Pada tanggal 22 Juli 1945, disahkan Piagam Jakarta yang kelak menjadi naskah Pembukaan UUD 1945. Naskah rancangan konstitusi Indonesia disusun pada waktu Sidang Kedua BPUPKI tanggal 10-17 Juli 1945.

Sebelum pengesahan tanggal 18 Agustus 1945, ada nilai-nilai sejaraha yang banyak dihapus dari sejarah itu sendiri, yakni:

Para wakil daerah luar Jawa itu, terutama karena mewakili golongan agama di luar Islam (Kristen, Hindu Bali, dan lain-lain), merasa keberatan apabila dalam Preambul itu masih ada kalimat yang berbunyi: "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya." Karena hal itu bisa diartikan bahwa dasar negara Indonesia adalah Islam. Mereka menghendaki agar diubah menjadi: "Ketuhanan Yang Maha Esa" saja. Para utusan juga menghendaki agar beberapa pasal dalam rencana UUD, antara lain yang menyatakan bahwa Presiden harus seorang Islam, supaya diubah sehingga pasal 6 ayat 1 berbunyi "Presiden ialah orang Indonesia Asli."

Menurut mereka tujuan perubahan tersebut supaya kita jangan menjadi terpecah-pecah sebagai bangsa, karena itu perlu dihilangkan kalimat-kalimat yang bisa mengganggu perasaan kaum Kristen atau pemeluk agama lain.

Usul perubahan itu mendapat perhatian serius dari para mahasiswa, dan mereka segera memperoleh persesuaian pendapat, karena masingmasing telah sama-sama menginyafi dan benar-benar menginginkan adanya persatuandan kesatuan bangsa. Persoalan tersebut oleh mahasiswa segera diberitahukan kepad Bung Hatta melalui telpon. Bung Hatta setuju untuk membicarakan hal itu sore hari itu juga tanggal 17 Agustus 1945, pukul 17.00. Untuk menjelaskan persoalan ini tiga orang diutus menghadap Bung Hatta sore itu, menyampaikan alasan perubahan yang dikemukakan wakil-wakil dari Indonesia Timur.

Ketiga Utusan Mahasiswa itu ialah Piet Mamahit, Moeljo Hastrodipuro, Imam Slamet yang berpakaian seragam Angkatan Laut, sehingga orang mengiranya orang Jepang.

Perubahan-perubahan yang diajukan oleh para utusan ini dapt diterima oleh Bung Hatta dan akan disampaikan kepada Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 esok harinya.

Tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

Periode 1945-1949

Dalam kurun waktu 1945-1949, UUD 1945 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena Indonesia sedang disibukkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Maklumat Wakil Presiden Nomor X pada tanggal 16 Oktober 1945 memutuskan bahwa KNIP diserahi kekuasaan legislatif, karena MPR dan DPR belum terbentuk. Tanggal 14 November 1945 dibentuk Kabinet Parlementer yang pertama, sehingga peristiwa ini merupakan penyimpangan UUD 1945.

Periode 1959-1966

Karena situasi politik pada Sidang Konstituante 1959 dimana banyak saling tarik ulur kepentingan partai politik sehingga gagal menghasilkan UUD baru, maka pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang salah satu isinya memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai undang-undang dasar, menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 waktu itu.

Pada masa ini, terdapat berbagai penyimpangan UUD 1945, diantaranya:

Presiden mengangkat Ketua dan Wakil Ketua MPR/DPR dan MA serta Wakil Ketua DPA menjadi Menteri Negara

MPRS menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup

Pemberontakan G 30S

Periode 1966-1998

Pada masa Orde Baru (1966-1998), Pemerintah menyatakan kembali menjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Namun dalam pelaksanaannya terjadi juga penyelewengan UUD 1945 yang mengakibatkan terlalu besarnya kekuasaan pada Presiden.

Pada masa Orde Baru, UUD 1945 juga menjadi konstitusi yang sangat “sakral”, diantara melalui sejumlah peraturan:Ketetapan MPR Nomor I/MPR/1983 yang menyatakan bahwa MPR berketetapan untuk mempertahankan UUD 1945, tidak berkehendak akan melakukan perubahan terhadapnya

Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum yang antara lain menyatakan bahwa bila MPR berkehendak mengubah UUD 1945, terlebih dahulu harus minta pendapat rakyat melalui referendum.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum, yang merupakan pelaksanaan TAP MPR Nomor IV/MPR/1983.

V. Perubahan UUD 1945

Salah satu tuntutan Reformasi 1998 adalah dilakukannya perubahan (amandemen) terhadap UUD 1945. Latar belakang tuntutan perubahan UUD 1945 antara lain karena pada masa Orde Baru, kekuasaan tertinggi di tangan MPR (dan pada kenyataannya bukan di tangan rakyat), kekuasaan yang sangat besar pada Presiden, adanya pasal-pasal yang terlalu “luwes” (sehingga dapat menimbulkan mulitafsir), serta kenyataan rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggara negara yang belum cukup didukung ketentuan konstitusi.

Tujuan perubahan UUD 1945 waktu itu adalah menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Perubahan UUD 1945 dengan kesepakatan diantaranya tidak mengubah Pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mempertegas sistem presidensiil.

Dalam kurun waktu 1999-2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan yang ditetapkan dalam Sidang Umum dan Sidang Tahunan MPR:

Sidang Umum MPR 1999, tanggal 14-21 Oktober 1999

Sidang Tahunan MPR 2000, tanggal 7-18 Agustus 2000

Sidang Tahunan MPR 2001, tanggal 1-9 November 2001

Sidang Tahunan MPR 2002, tanggal 1-11 Agustus 1999

Sumber : Dari Berbagai Sumber

Pernah saya unggah di Indonesia Mandiri :
http://www.indonesiamandiri.web.id/2014/07/nilai-nilai-pancasila-dan-uud-1945.html

Sapto Satrio Mulyo | Semoga Bermanfaat